Yandri Susanto: Desa Memegang Peranan Penting dalam Pembangunan Ekonomi – Yandri Susanto

Economix.id –  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan memasuki satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sejumlah program prioritas pemerintah, desa menjadi titik sentral pembangunan. Program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih diharapkan membuat desa menjadi motor pembangunan. 

Katadata berkesempatan mewawancarai secara khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di kantornya yang ada di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, pada 16 Oktober lalu. 

Menteri Yandri menyebut banyak program telah dilakukan untuk menciptakan desa-desa ekspor, desa wisata, desa tahan iklim, dan desa-desa tematik lainnya. “Perputaran uang di desa itu kalau kita hitung hampir Rp7-10 miliar per bulan. Maka, saya minta setiap desa itu bangkit dengan potensinya masing-masing,” ujar Yandri.

Berikut ini petikan wawancaranya: 

Bagaimana peran penting dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mendukung program prioritas pemerintah, apa saja yang sudah dilakukan setahun terakhir ini?

Saya dilantik pada 21 Oktober 2024. Ini hampir setahun ya, tinggal beberapa hal lagi setahun. Ketika Bapak Presiden (Prabowo Subianto) meletakkan Asta Cita yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Ini luar biasa menurut saya dan sangat tepat Pak Prabowo menempatkan desa itu menjadi subjek Pembangunan, bukan objek lagi. Oleh karena itu, kami langsung mengimplementasikan Asta Cita keenam ini dalam 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia.

Apa saja ke-12 aksi tersebut? Bisa dijelaskan?

Nah, 12 aksi ini di antaranya ada badan usaha milik desa (BUMDes), ada Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ada desa wisata, desa ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, kemudian desa berketahanan iklim.

Pokoknya ada 12. Dan, perkembangannya sangat bagus, respons masyarakat terhadap 12 aksi itu sangat bagus. Apalagi memang ditopang dengan dana desa. Jadi, Menteri Desa setiap tahun memang mengeluarkan Peraturan Menteri Desa tentang fokus penggunaan dana desa. Nah, di desa itu kita cantumkan misalkan untuk ketanan pangan 20%. Ini kan sejalan dengan program Pak Prabowo untuk ketahanan pangan.

Makanya, kita di Kemendes juga buat desa-desa tematik. Kita buat juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknisnya). Kemudian, kita lombakan juga itu. Ada Desa Padi, Desa Jagung, Desa Ikan Nila, Desa Ayam Petelur, dan Desa Lele. Nah, sekarang lagi tumbuh nih, Desa Cabe.

Jadi, saya keliling sudah tidak terhitung. Saya sebagai Menteri Desa kalua ngantor jarang. Saya keliling desa dan enggak menginap di hotel. Menginap di desa, di rumah penduduk.

Jadi kerja siang dari pagi sampai sore, malamnya juga dialog dengan rakyat di desa. Oleh karena itu, peran Kementerian Desa dan PDT sangat strategis karena apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo itu hampir semua dari desa. Contohnya tadi, ketahanan pangan di desa.

Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bahan bakunya dari desa. Makanya, saya sering menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Karena dalam pidato Bapak Presiden Prabowo itu di istana, di DPR atau di forum-forum terbuka yang lainnya, desa itu selalu disebut.

Bahkan, perputaran uang di desa itu kalau kita hitung hampir Rp7-10 miliar per bulan. Maka, saya minta setiap desa itu bangkit dengan potensinya masing-masing. Saya enggak pernah memaksa kamu harus tanam cabai. Kalau di situ (bagus untuk budidaya) ikan lele, ya ikan lele.

Artinya, itu akan melakukan simbosis mutualisme untuk saling melengkapi. Letak dasar 12 aksi itu kami tetapkan dan tagline kami jelas 12 aksi itu: Bangun desa, bangun Indonesia. Jadi, kalau kita membangun desa, otomatis akan membangun Indonesia.

Setiap desa punya kekhasan masing-masing. Punya keunggulan tersendiri. Sekarang sedang kami lombakan, nanti akan kami umumkan di Festival Bangun Desa namanya.

Program 12 aksi tersebut merupakan upaya untuk mentransformasi desa?

Kemarin kan dibuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2025. Menurut Kementerian Perdagangan, ada 130 negara yang hadir. Ada stan khusus Desa Ekspor. Ada juga stan Tekad, ini program komunitas juga singkatan dari Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Ekspor semua itu. Jadi, kita banyak menciptakan desa-desa ekspor langsung ke negara tujuan.

Kalau selama ini yang menjadi problem di desa itu kan akses (ke pasar), kemudian mungkin pola bisnisnya mereka belum paham. Ini kami melakukan pameran dan pendampingan sehingga sekarang banyak sekali desa ekspor. Saya ambil contoh yang ikut pameran kemarin itu Desa Ngoran, Blitar, Jawa Timur.

Mereka langsung ekspor Kendang Jembe. Saya saya yang melepas perdana ke Tiongkok. Pendapatan BUMDes mereka itu per tahunnya Rp18 miliar, pendapatan bersih. Ada juga Desa Kertasana di Pandeglang, Jawa Barat. Saya juga melepas ekspor ikan koki emas. Itu BUMDes juga yang punya ke Inggris, Prancis, Afrika, dan Kanada.

Saya juga melepas ekspor gula semut atau gula kelapa dari Banyumas, Jawa Tengah ke Hongaria dan Spanyol. Ada juga kita buat banyak desa wisata dan desa-desa tematik.

Nah, ini sedang kita lombakan apakah itu desa sosial pangan, desa ekspor, desa wisata, desa bebas narkoba, desa ramah ibu dan anak, kemudian pemuda-pemudi pelopor desa, termasuk desa-desa tematik tadi. Ini dalam rangka untuk membangkitkan semangat dari desa.

Desa sekarang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Untuk desa ekspor, saya bekerja sama dengan Menteri Perdagangan. Kalau untuk sosialisasi di lapangan, kami sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Pertanian. Kalau yang untuk pesisir laut MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk desa ramah ibu dan anak, itu dahulu banyak kekerasan seksual. Makanya kami kerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya melakukan itu karena tangan kita ini enggak mungkin bisa sendiri melakukan sesuatu yang luar biasa besar, mesti ada kolaborasi.

Terkait dengan Kopdes Merah Putih yang merupakan program prioritas juga dari Pak Prabowo, seperti apa posisinya di desa karena ada juga BUMDes supaya tidak saling bertabrakan fungsinya dan justru bisa bersinergi?

Pembentukan Kopdes itu tentu Kementerian Desa sangat aktif. Ada 75.265 desa, Alhamdulillah semua sudah memiliki Kopdes yang berbadan hukum. Itu dilalui dengan proses yang sangat luar biasa di tingkat desa, yaitu musyawarah desa khusus. Di situ lah peran Kemendes selama ini. Semua terlibat, apakah kepala desa, tokoh masyarakat, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan lain sebagainya.

Setelah badan hukum terbentuk. Insya Allah besok akan ground breaking kita memulai pembangunan fisiknya, gerainya, kemudian gudangnya, termasuk pengadaan truk dan mini pickup-nya.

Nah, ada pertanyaan mengenai bagaimana keberadaan Kopdes karena ada BUMDes? Waktu rapat terbatas (Ratas) pertama, saya ingat di bulan puasa, Pak Presiden Prabowo memanggil. Ada Pak Menko Pangan, Pak Mensesneg, ada beberapa Menteri lainnya. Program yang sangat bagus ini disampaikan oleh Pak Presiden dan kita dukung 100%.

Kemudian saya tanya, ke Pak Presiden karena kebetulan duduknya berhadapan dengan saya. “Pak Presiden, ini ada BUMDes di desa kemudian ada juga Kopdes bagaimana?”

Beliau menjawab, “BUMDes jalan terus, Kopdes juga jalan terus.” Memang setelah saya petakan itu antara Kopdes dan BUMDes tidak saling meniadakan. Contohnya ada BUMDes yang ekspor gula aren, ini tidak dilakukan oleh Kopdes.

Kopdes menyalurkan pupuk, menyalurkan LPG, menyalurkan sembako. Nah, ini bisa jadi kerja sama mungkin dari permodalan, mungkin dari bentuk bisnisnya juga bisa.

Nanti kalau ada beberapa BUMDes yang fokusnya ke pangan juga enggak apa-apa. Kopdes punya Gudang, produk pertanian seperti padi, jagung bisa disimpan di gudangnya Kopdes. Mereka menjadi offtaker-nya.

Nanti ada cold storage di Kopdes. Hasil hortikultura seperti cabai, tomat itu bisa tidak menjadi persoalan serius waktu panen karena sudah ada bisa ditampung di Kopdes. Jadi, menurut saya kalau kita lakukan secara apik dan terus kita lakukan pola kerja sama yang hebat, justru ini kekuatan yang sangat dahsyat antara Kopdes dan BUMDes. Insya Allah akan sama-sama menjadi besar. Jadi enggak usah khawatir.

Untuk penggunaan dana desa, salah satunya bisa digunakan sebagai jaminan kredit untuk Kopdes. Seperti apa upaya pemerintah memastikan penggunaannya sesuai?

Oke. Jadi, dana desa itu memang pengaruhnya sudah sangat besar. Jadi, dari 75.265 desa itu sekarang sudah ada 20.503 desa mandiri. Artinya, desa mandiri itu enam kategori sudah terpenuhi semua. Masalah kesehatan, gotong-royong, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Ada juga sekitar 23.000 desa maju, ada 21.000 desa berkembang. Tapi, memang masih ada sekitar 9.600 desa tertinggal, sangat tertinggal. Nah oleh karena itu, dana desa memang sangat berperan penting membangun jalan produksi, kemudian untuk BUMDes, dan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,

Ada juga dana desa untuk ketahanan iklim dan mungkin juga untuk pendidikan, ini sudah sangat bagus. Sepuluh tahun terakhir ini dana desa itu kan hampir Rp680 triliun, sangat besar. Tapi kalau dibagi ke seluruh Indonesia, tentu ada yang dapat sekian miliar, ada yang dapat ratusan juta, itu tergantung situasinya.

Yang mengatur adalah Kementerian Keuangan, kalau besarnya atau nilai dana desa. Kami hanya mengatur fokus penggunaannya saja.

Bagaimana untuk Kopdes? Kemendes sudah beberapa kali rapat dengan kementerian/lembaga terkait. Terakhir saya ikut rapat di Gedung Nusantara dua hari yang lalu bersama Pak Dasco (Sufmi Dasco), Pimpinan DPR, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Mensesneg, kemudian Pak Donny Arsal, BP BUMN, dan Pak Rosan dari Danantara. Itu kita bahas bagaimana untuk mempercepat pembangunan fisik gerai kemudian alat transportasi Kopdes.

Ini sangat bagus, luar biasa idenya Pak Presiden supaya kita implementasikan di tingkat desa. Saya membayangkan kalau setiap desa ada pusat belanja yang lengkap, tempatnya bagus terang dan bersih, itu sebuah cahaya baru bagi desa sebenarnya.

Selama ini mungkin desa enggak ada pusat belanja yang bagus, mungkin enggak selengkap di tempat lain tapi akan hadir di tingkat desa. Makanya saya bilang kepada kepala desa, kepada BPD, kepada seluruh pengurus, seluruh rakyat Indonesia. Ayo, kita dukung program Pak Prabowo ini. Kalaupun nanti dana desa itu digunakan, wujudnya ada.

Ini yang diharapkan akan menggerakkan atau memutar ekonomi?

Desa punya lembaga usaha yang sangat mumpuni, yang luar biasa sangat menjanjikan buat desa itu. Perputaran ekonomi Kopdes Merah Putih mendekatkan pelayanan, memotong tengkulak, rentenir yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Yang paling penting, Kopdes itu nanti akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu nanti akan masuk ke pemerintahan desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pendapatan asli desa kemudian aset yang dibangun Kopdes dengan menggunakan dana des aitu 100% milik pemerintah desa. Artinya, Pak Presiden Prabowo sekali lagi ingin mendekatkan pelayanan ekonomi langsung kepada masyarakat.

Selama ini pupuk bermasalah, susah dicari. Nanti ada di Kopdes. Selama ini beras susah. Kalau lagi mahal (harga beras) operasi pasar atau SPHP susah. Sekarang ada kaki pemerintah di tingkat desa yang langsung bisa dikontrol.

Selama ini mungkin ada rentenir, Kopdes nanti akan menjadi agen Bank Mandiri, BRI, dan bank Himbara yang lain. Kalau selama ini minyak goreng langka, nanti ada kaki pemerintah di tingkat desa berupa Kopdes. Jadi, menurut saya ini wajib kita sukseskan program Bapak Presiden.

Bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini nanti juga dilibatkan dalam program ketahanan pangan, Pak?

Tadi saya bilang Kopdes pusat kegiatan ekonomi tingkat desa. Kopdes ini kan awalnya dia menyediakan sembako, kemudian minyak goreng atau pupuk lalu gas LPG. Tapi dengan PP Minerba yang terbaru, Kopdes boleh punya tambang, punya kebun, Kopdes boleh mengelola sawah atau peternakan. Jadi, untuk menggerakkan ekonomi di tingkat desa peran Kopdes sangat strategis.

Dari keuntungan yang didapatkan, Kopdes bisa mengembangkan bisnis atau dia pinjam lagi ke bank. Ini akan menjadi pusat ekonomi, pergerakan ekonomi yang sangat strategis, dan semua fasilitas sekarang dipermudah oleh negara.

Sejak Republik Indonesia ada, baru kali ini koperasi mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pembentukannya, permodalannya, pembangunannya, SDM (sumber daya manusia)-nya. Bayangkan nanti ditempatkan tiga orang PPPK. Enggak perlu lagi koperasi keluar duit.

Insya Allah kehadiran Kopdes itu akan menjadi pilar baru perekonomian di desa. Desa-desa di Indonesia bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Bapak Presiden sebesar 8%.

Kopdes membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelolanya, Kemendes memiliki program pendamping desa, ini seperti apa implementasinya?

Pendamping desa sejak awal kami sudah instruksikan untuk terlibat langsung dalam pembentukan Kopdes, misalnya waktu musyawarah desa khusus. Dalam perjalanannya, kami juga meminta mereka terlibat. Artinya, pendamping desa kita pastikan punya peran strategis dalam mendampingi, mengevaluasi atau memberi saran dan lain sebagainya.

Karena itu, mereka harus paham bisnis, bagaimana berkoperasi, bagaimana perekonomian itu mesti ada. Pendamping desa itu digaji oleh negara.

Apakah akan ada pelatihan khusus untuk pendamping desa?

Kalau secara khusus itu mungkin kita kerja sama dengan Menteri Koperasi karena segmen itu menjadi tanggung jawab di Kementerian Koperasi. Saya dengan Pak Menkop sering melakukan diskusi-diskusi yang sangat produktif.

Salah satu program pemerintah juga mencakup Desa Cerdas atau digitalisasi desa. Sejauh mana perkembangannya?

Program ini berjalan di 3.000 desa, di 25 provinsi, di 165 kabupaten kalau tidak salah. Tapi itu kan pilot project.

Waktu awal dilantik, saya diskusi langsung dengan Pak Mendagri karena di sana ada Dirjen Bina Pembangunan Bina Pemerintahan desa yang memang fokus ke SDM-nya. Nah, ini memang penting. Karena 75.000 desa sangat banyak dan berbagai macam problematika yang kita hadapi. Maka jawabannya memang digitalisasi.

Tapi, tidak mudah. Tantangannya banyak, mungkin dari sisi anggaran, sisi SDM, dan saat ini masih ada sekitar 20.000 desa yang masih blank spot (tidak ada sinyal).

Mungkin minggu depan saya akan MoU dengan Komdigi untuk mempercepat yang daerah blank spot supaya bisa sinyalnya masuk. Kemendes dan Kemendagri sepakat digitalisasi desa wajib, disamping pembiayaan dari APBN, kita juga kerja sama dengan luar negeri, dengan negara donor seperti World Bank dan lain-lain.

Kami juga mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Agung untuk program Jaga Desa di beberapa provinsi. Isu Pembangunan, termasuk dana desa dan Kopdes jika ada yang menekan atau memeras nanti bisa dilaporkan melalui Jaga Desa.

Memang belum semua dari 75.000 desa ini terjangkau digitalisasi. Kami ingin di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini tidak ada lagi desa yang tertinggal. Tadi yang tertinggal menjadi berkembang, berkembang jadi maju, maju jadi mandiri. Nah, kalau itu yang kita lakukan berarti ada sejarah legasi yang dibuat oleh Pak Prabowo.

sumber : katadata.co.id